Author: admin

  • Target 165 Hari Polda Sumsel Bangun Gedung Pelayanan BPKB Berbasis Teknologi Terkini

    Target 165 Hari Polda Sumsel Bangun Gedung Pelayanan BPKB Berbasis Teknologi Terkini

     

    Jakarta – Polda Sumatera Selatan (Sumsel) mengadakan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Gedung Pelayanan BPKB Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel.
    Pembangunan gedung ini menjadi langkah strategis dalam menghadirkan pelayanan administrasi kendaraan bermotor yang lebih modern, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung penguatan sistem penegakan hukum berbasis elektronik di Indonesia.

    Acara ini turut dilengkapi dengan penyerahan secara simbolis sertifikat tanah hibah seluas 1,2 hektare dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel kepada Kapolda Sumsel, Irjen Pol. Sandi Nugroho. Gedung Pelayanan BPKB ini akan dibangun dengan total luas bangunan seluas 1.844 meter persegi, yang ditargetkan rampung pada 10 Desember 2026.

    Mewakili Gubernur Sumsel Herman Deru, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Edward Candra yang hadir langsung bersama jajaran Forkopimda dan tokoh agama, menyampaikan apresiasi mendalam atas inisiatif kolaboratif ini.

    “Penyerahan sertifikat hibah lahan seluas 1,2 hektare ini merupakan wujud komitmen dan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terhadap kinerja kepolisian. Kami menaruh harapan besar, berdirinya Gedung Pelayanan BPKB Prototype ini nantinya tidak hanya mempercepat dan mempermudah proses birokrasi, tetapi juga memberikan kenyamanan maksimal bagi masyarakat Sumatera Selatan yang mengurus administrasi kendaraannya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (7/8/2026).

    Komitmen tegak lurus antara pembangunan fasilitas dan pelayanan yang merakyat ini ditegaskan kembali oleh Kabidhumas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Mumin Wiajaya.

    “Sesuai dengan arahan Bapak Kapolda, pembangunan fasilitas fisik yang megah ini harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas empati dan pengabdian kita. Pembagian bantuan sosial hari ini adalah pesan moral yang kuat bahwa di balik inovasi sistem pengarsipan dan modernisasi gedung yang kita bangun, tugas sejati Polri adalah menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan yang selalu hadir menjawab kesulitan warga,” katanya.

    Acara ini juga diselingi penyerahan bantuan sosial dalam 20 buah boks kontainer dari Polri yang menyasar masyarakat kurang mampu. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis kepada enam tokoh masyarakat.

    Selain itu, inovasi mobilitas layanan juga ditunjukkan melalui pemberian kendaraan operasional dari Dirlantas Polda Sumsel kepada Satlantas Polrestabes Palembang.

    Lebih lanjut, peletakan batu pertama ini bukan sekadar penanda dimulainya sebuah konstruksi bangunan, melainkan sebuah fondasi bagi transformasi pelayanan kepolisian yang lebih modern, transparan, dan berpusat pada masyarakat. Ketika infrastruktur yang mumpuni dikawinkan dengan empati sosial yang tinggi, kehadiran institusi Polri di Bumi Sriwijaya dipastikan akan semakin mengakar dan dirasakan manfaat nyatanya oleh seluruh lapisan masyarakat.

  • Cegah Kejahatan Digital, Polda Sumsel Bekali 150 Personel Pemahaman AI

    Cegah Kejahatan Digital, Polda Sumsel Bekali 150 Personel Pemahaman AI

    Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Sandi Nugroho membuka kegiatan Training of Trainer (ToT) Program Paham AI yang bertujuan menyiapkan personel Polri sebagai edukator untuk memberikan pemahaman pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) secara aman dan bertanggung jawab kepada pelajar, dilansir dari Detikcom.

    Pelatihan ini diikuti 159 personel Polri dari berbagai fungsi seperti Reskrim, Lantas, Humas, dan Binmas, berlangsung di Auditorium Lantai 7 Gedung Presisi Mapolda Sumsel.

     

    Kapolda Sumsel menjelaskan perkembangan teknologi AI membawa manfaat besar di bidang pendidikan, namun juga menimbulkan tantangan seperti penyebaran hoaks, penipuan digital, dan ancaman kejahatan siber yang harus diwaspadai generasi muda.

    “Penegakan hukum memang penting, tetapi mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan siber adalah tugas mulia yang jauh lebih utama,” ujar Sandi Nugroho.

    Dia menegaskan bahwa Program Paham AI membutuhkan kolaborasi lintas fungsi Polri, di mana fungsi Reskrim fokus pada edukasi hukum siber, Lalu Lintas pada etika dan tanggung jawab digital, sedangkan Binmas dan Humas menjadi ujung tombak penyampaian materi kepada pelajar.

    Sandi juga menekankan pentingnya sinergi dengan Dinas Pendidikan dan sekolah agar edukasi AI dapat menjangkau seluruh pelajar di Sumatera Selatan.

    “Kita tidak bisa bekerja layaknya seorang Superman, tetapi harus membentuk sebuah super team. Para peserta harus mampu membawa wajah Polri yang humanis, cerdas, dan dekat dengan masyarakat,” tegasnya.

    Selama pelatihan, peserta mendapat materi pengenalan AI, penggunaan AI prompts, etika pemanfaatan AI, penanggulangan hoaks, serta praktik penggunaan platform Senopati dan simulasi penyampaian materi kepada pelajar.

     

     

    Materi pelatihan disampaikan oleh narasumber dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan pejabat dari Polda Sumsel, antara lain Muhammad Nuril Yunus, AKBP Dudi Novery, AKBP Suparlan, dan Kompol Muhammad Firmansyah.

    Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya menyatakan hasil pelatihan diharapkan dapat diteruskan ke edukasi yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan pelajar.

    “Peserta tidak hanya dituntut memahami teknologi AI, tetapi juga harus mampu menyampaikan materi dengan bahasa yang sederhana dan relevan. Edukasi ini penting agar generasi muda dapat memanfaatkan AI secara bijak, menjaga data pribadi, mengenali hoaks dan modus kejahatan digital, serta memahami bahwa setiap aktivitas di ruang siber memiliki aturan dan konsekuensi hukum,” pungkasnya.

    Melalui Program Paham AI, Polda Sumatera Selatan berharap memperkuat upaya pencegahan kejahatan digital dengan membangun jejaring edukator di tingkat kewilayahan dan meningkatkan literasi digital generasi muda secara positif dan bertanggung jawab.

  • Helikopter Polri Pantau Karhutla Gunung Soputan, Polda Sulut Pastikan Titik Api Padam

    Helikopter Polri Pantau Karhutla Gunung Soputan, Polda Sulut Pastikan Titik Api Padam

    Sulut – Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Sulawesi Utara mengerahkan Helikopter Polisi P-3002 untuk melakukan pemantauan udara terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Soputan, Selasa (4/8/2026). Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan kebakaran sekaligus memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi memicu kebakaran susulan.

    Pemantauan udara dipimpin langsung Karo Ops Polda Sulut Kombes Pol Ferry Raimond Ukoli, didampingi Direktur Polairud Polda Sulut Kombes Pol Bayuaji Yudha Prajas, Direktur Samapta Kombes Pol. Mohamad Zamroni, serta Dansat Brimob Kombes Pol Robby M. Samban.

    Helikopter P-3002 lepas landas dari Bandara Internasional Sam Ratulangi pukul 15.07 WITA dengan kru yang terdiri dari Kompol M. Nur sebagai pilot, Ipda Surya sebagai co-pilot, Aiptu Mivi selaku mekanik, Bripda Akbar sebagai helper, dan Ipda Bilal Khatami sebagai Flight Operation Officer (FOO).

    Dari hasil pemantauan udara, tim masih menemukan sejumlah titik yang mengeluarkan kepulan asap di sekitar lereng Gunung Soputan. Meski demikian, sebagian besar area yang sebelumnya terbakar telah berhasil dipadamkan melalui kerja sama TNI, Polri, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, dan unsur terkait lainnya.

    Helikopter kemudian kembali mendarat dengan selamat di Bandara Sam Ratulangi pukul 16.17 WITA setelah berhasil mengumpulkan data visual sebagai bahan evaluasi dan penentuan langkah penanganan lanjutan.

    Karo Ops Polda Sulut Kombes Pol Ferry Raimond Ukoli menjelaskan, peninjauan udara dilakukan atas instruksi Kapolda Sulut untuk memastikan proses pemadaman telah berjalan optimal.

    “Dalam peninjauan ini kami memastikan lahan yang sebelumnya dipadamkan benar-benar aman dan tidak terdapat titik panas yang dapat memicu kebakaran kembali,” ujarnya.

    Ia menambahkan, jajaran Polres Minahasa Tenggara telah diperintahkan terus berkoordinasi dengan TNI dan pemerintah daerah untuk melakukan pendinginan lahan serta mengantisipasi munculnya titik api baru.

    Polda Sulut juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar serta tetap menggunakan masker apabila kualitas udara menurun akibat sisa asap kebakaran.

  • Desas Desus Rusuh Agustus  Ini Penjelasan Polda Metro Jaya

    Desas Desus Rusuh Agustus  Ini Penjelasan Polda Metro Jaya

     

    Polda Metro Jaya menegaskan situasi keamanan di DKI Jakarta tetap dalam kondisi kondusif dan aman di tengah isu mengenai kekhawatiran gangguan keamanan pada bulan Agustus. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, munculnya pagar-pagar pengamanan di sejumlah pusat perbelanjaan atau maln disebut bukan merupakan indikator bahwa Ibu Kota dalam keadaan tidak aman. “Pemasangan pagar merupakan kebijakan dari pengelola masing-masing mal atau pusat perbelanjaan,” ujar Budi Dikutip dari tayangan Kompas TV dalam Program Satu Meja “Desas Desus Rusuh Agustus”, Rabu (5/8/2026).

     

    Pakar Soroti Cara Komunikasi Pemerintah Pemasangan pagar tidak memiliki korelasi dengan tingkat keamanan Jakarta. Sebagai bukti bahwa situasi tetap aman, kepolisian memaparkan bahwa berbagai aktivitas tetap berjalan normal. Selain itu, kesuksesan penyelenggaraan acara internasional seperti pertandingan bola internasional serta kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Thailand ke Jakarta menjadi tolok ukur nyata bahwa kondisi keamanan tetap terkendali. Mengapa Banyak Mal Kini Dipasangi Pagar Tinggi? Artikel Kompas.id Artinya, Polda Metro Jaya juga menerapkan strategi proaktif dalam menghadapi potensi gangguan keamanan melalui skema preventive strike dan preemptive education. “Jadi, bukan hanya setelah kejadian baru dilakukan penangkapan, tetapi bagaimana upaya kepolisian melakukan pencegahan di awal dengan menghitung manajemen risiko,” tegasnya. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kekhawatiran akan adanya kerusuhan tidak berlangsung lama dan masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang tanpa dihantui ketakutan Baca juga: Bukan Cuma Mal Kasablanka, Pagar di Pakuwon Mall Bekasi Juga Dibongkar Sebelumnya, pagar setinggi sekitar dua meter yang terpasang di Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, menjadi sorotan publik karena dikaitkan dengan isu antisipasi demonstrasi.

    Tak lama kemudian, pagar tersebut dibongkar. Fenomena serupa juga terjadi di Pakuwon Mall Bekasi yang sempat memasang pagar di area depan gedung sebelum akhirnya dibongkar. Sementara itu, Gedung Menara BNI di Pejompongan, Jakarta Pusat, juga menjadi perhatian setelah memasang pagar setinggi sekitar tiga meter di area kompleks gedung. Pengelola mal maupun BNI membantah bahwa pemasangan pagar dilakukan untuk mengantisipasi demonstrasi. Mereka menegaskan pemagaran merupakan bagian dari penataan kawasan, peningkatan keselamatan, dan keamanan lingkungan.

  • Desas Desus Rusuh Agustus  Ini Penjelasan Polda Metro Jaya

    Desas Desus Rusuh Agustus  Ini Penjelasan Polda Metro Jaya

     

    Polda Metro Jaya menegaskan situasi keamanan di DKI Jakarta tetap dalam kondisi kondusif dan aman di tengah isu mengenai kekhawatiran gangguan keamanan pada bulan Agustus. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, munculnya pagar-pagar pengamanan di sejumlah pusat perbelanjaan atau maln disebut bukan merupakan indikator bahwa Ibu Kota dalam keadaan tidak aman. “Pemasangan pagar merupakan kebijakan dari pengelola masing-masing mal atau pusat perbelanjaan,” ujar Budi Dikutip dari tayangan Kompas TV dalam Program Satu Meja “Desas Desus Rusuh Agustus”, Rabu (5/8/2026).

     

    Pakar Soroti Cara Komunikasi Pemerintah Pemasangan pagar tidak memiliki korelasi dengan tingkat keamanan Jakarta. Sebagai bukti bahwa situasi tetap aman, kepolisian memaparkan bahwa berbagai aktivitas tetap berjalan normal. Selain itu, kesuksesan penyelenggaraan acara internasional seperti pertandingan bola internasional serta kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Thailand ke Jakarta menjadi tolok ukur nyata bahwa kondisi keamanan tetap terkendali. Mengapa Banyak Mal Kini Dipasangi Pagar Tinggi? Artikel Kompas.id Artinya, Polda Metro Jaya juga menerapkan strategi proaktif dalam menghadapi potensi gangguan keamanan melalui skema preventive strike dan preemptive education. “Jadi, bukan hanya setelah kejadian baru dilakukan penangkapan, tetapi bagaimana upaya kepolisian melakukan pencegahan di awal dengan menghitung manajemen risiko,” tegasnya. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kekhawatiran akan adanya kerusuhan tidak berlangsung lama dan masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang tanpa dihantui ketakutan Baca juga: Bukan Cuma Mal Kasablanka, Pagar di Pakuwon Mall Bekasi Juga Dibongkar Sebelumnya, pagar setinggi sekitar dua meter yang terpasang di Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, menjadi sorotan publik karena dikaitkan dengan isu antisipasi demonstrasi.

    Tak lama kemudian, pagar tersebut dibongkar. Fenomena serupa juga terjadi di Pakuwon Mall Bekasi yang sempat memasang pagar di area depan gedung sebelum akhirnya dibongkar. Sementara itu, Gedung Menara BNI di Pejompongan, Jakarta Pusat, juga menjadi perhatian setelah memasang pagar setinggi sekitar tiga meter di area kompleks gedung. Pengelola mal maupun BNI membantah bahwa pemasangan pagar dilakukan untuk mengantisipasi demonstrasi. Mereka menegaskan pemagaran merupakan bagian dari penataan kawasan, peningkatan keselamatan, dan keamanan lingkungan.

  • Desas Desus Rusuh Agustus  Ini Penjelasan Kepolisian

    Desas Desus Rusuh Agustus  Ini Penjelasan Kepolisian

    Polda Metro Jaya menegaskan situasi keamanan di DKI Jakarta tetap dalam kondisi kondusif dan aman di tengah isu mengenai kekhawatiran gangguan keamanan pada bulan Agustus. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, munculnya pagar-pagar pengamanan di sejumlah pusat perbelanjaan atau maln disebut bukan merupakan indikator bahwa Ibu Kota dalam keadaan tidak aman. “Pemasangan pagar merupakan kebijakan dari pengelola masing-masing mal atau pusat perbelanjaan,” ujar Budi Dikutip dari tayangan Kompas TV dalam Program Satu Meja “Desas Desus Rusuh Agustus”, Rabu (5/8/2026).

     

    Pakar Soroti Cara Komunikasi Pemerintah Pemasangan pagar tidak memiliki korelasi dengan tingkat keamanan Jakarta. Sebagai bukti bahwa situasi tetap aman, kepolisian memaparkan bahwa berbagai aktivitas tetap berjalan normal. Selain itu, kesuksesan penyelenggaraan acara internasional seperti pertandingan bola internasional serta kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Thailand ke Jakarta menjadi tolok ukur nyata bahwa kondisi keamanan tetap terkendali. Mengapa Banyak Mal Kini Dipasangi Pagar Tinggi? Artikel Kompas.id Artinya, Polda Metro Jaya juga menerapkan strategi proaktif dalam menghadapi potensi gangguan keamanan melalui skema preventive strike dan preemptive education. “Jadi, bukan hanya setelah kejadian baru dilakukan penangkapan, tetapi bagaimana upaya kepolisian melakukan pencegahan di awal dengan menghitung manajemen risiko,” tegasnya. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kekhawatiran akan adanya kerusuhan tidak berlangsung lama dan masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang tanpa dihantui ketakutan Baca juga: Bukan Cuma Mal Kasablanka, Pagar di Pakuwon Mall Bekasi Juga Dibongkar Sebelumnya, pagar setinggi sekitar dua meter yang terpasang di Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, menjadi sorotan publik karena dikaitkan dengan isu antisipasi demonstrasi.

    Tak lama kemudian, pagar tersebut dibongkar. Fenomena serupa juga terjadi di Pakuwon Mall Bekasi yang sempat memasang pagar di area depan gedung sebelum akhirnya dibongkar. Sementara itu, Gedung Menara BNI di Pejompongan, Jakarta Pusat, juga menjadi perhatian setelah memasang pagar setinggi sekitar tiga meter di area kompleks gedung. Pengelola mal maupun BNI membantah bahwa pemasangan pagar dilakukan untuk mengantisipasi demonstrasi. Mereka menegaskan pemagaran merupakan bagian dari penataan kawasan, peningkatan keselamatan, dan keamanan lingkungan.

  • Jakarta Tak Aman karena Banyak Mal Dipagari? Ini Penjelasan Kepolisian

    Jakarta Tak Aman karena Banyak Mal Dipagari? Ini Penjelasan Kepolisian

    Polda Metro Jaya menegaskan situasi keamanan di DKI Jakarta tetap dalam kondisi kondusif dan aman di tengah isu mengenai kekhawatiran gangguan keamanan pada bulan Agustus. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, munculnya pagar-pagar pengamanan di sejumlah pusat perbelanjaan atau maln disebut bukan merupakan indikator bahwa Ibu Kota dalam keadaan tidak aman. “Pemasangan pagar merupakan kebijakan dari pengelola masing-masing mal atau pusat perbelanjaan,” ujar Budi Dikutip dari tayangan Kompas TV dalam Program Satu Meja “Desas Desus Rusuh Agustus”, Rabu (5/8/2026).

     

    Pakar Soroti Cara Komunikasi Pemerintah Pemasangan pagar tidak memiliki korelasi dengan tingkat keamanan Jakarta. Sebagai bukti bahwa situasi tetap aman, kepolisian memaparkan bahwa berbagai aktivitas tetap berjalan normal. Selain itu, kesuksesan penyelenggaraan acara internasional seperti pertandingan bola internasional serta kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Thailand ke Jakarta menjadi tolok ukur nyata bahwa kondisi keamanan tetap terkendali. Mengapa Banyak Mal Kini Dipasangi Pagar Tinggi? Artikel Kompas.id Artinya, Polda Metro Jaya juga menerapkan strategi proaktif dalam menghadapi potensi gangguan keamanan melalui skema preventive strike dan preemptive education. “Jadi, bukan hanya setelah kejadian baru dilakukan penangkapan, tetapi bagaimana upaya kepolisian melakukan pencegahan di awal dengan menghitung manajemen risiko,” tegasnya. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kekhawatiran akan adanya kerusuhan tidak berlangsung lama dan masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang tanpa dihantui ketakutan Baca juga: Bukan Cuma Mal Kasablanka, Pagar di Pakuwon Mall Bekasi Juga Dibongkar Sebelumnya, pagar setinggi sekitar dua meter yang terpasang di Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, menjadi sorotan publik karena dikaitkan dengan isu antisipasi demonstrasi.

    Tak lama kemudian, pagar tersebut dibongkar. Fenomena serupa juga terjadi di Pakuwon Mall Bekasi yang sempat memasang pagar di area depan gedung sebelum akhirnya dibongkar. Sementara itu, Gedung Menara BNI di Pejompongan, Jakarta Pusat, juga menjadi perhatian setelah memasang pagar setinggi sekitar tiga meter di area kompleks gedung. Pengelola mal maupun BNI membantah bahwa pemasangan pagar dilakukan untuk mengantisipasi demonstrasi. Mereka menegaskan pemagaran merupakan bagian dari penataan kawasan, peningkatan keselamatan, dan keamanan lingkungan.

  • Ketua MPR Bantah Isu Agustus 2026 Memanas, Pihak Polri Pastikan Situasi Kamtibmas Tetap Kondusif

    Ketua MPR Bantah Isu Agustus 2026 Memanas, Pihak Polri Pastikan Situasi Kamtibmas Tetap Kondusif

    Ketua MPR Bantah Isu Agustus 2026 Memanas, Polri Pastikan Situasi Kamtibmas Tetap Kondusif

     Ketua MPR Ahmad Muzani menepis isu yang menyebut situasi politik dan keamanan nasional akan memanas sepanjang Agustus 2026.

    Menurutnya, bulan kemerdekaan semestinya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, menumbuhkan optimisme, serta menjaga semangat kebangsaan, bukan dipenuhi narasi yang memicu keresahan di tengah masyarakat.

    Saat berziarah ke Makam Proklamator Bung Karno di Blitar, Selasa (4/8), Muzani menegaskan bahwa peringatan 17 Agustus merupakan momen sakral yang menandai keberhasilan bangsa Indonesia melepaskan diri dari penjajahan. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan bulan Agustus sebagai ajang memperkokoh persatuan nasional.

    Pernyataan Muzani tersebut sekaligus merespons berkembangnya isu yang menyebut akan terjadi gangguan keamanan maupun gejolak politik selama Agustus.

    Politikus Gerindra itu menegaskan masyarakat tidak perlu terprovokasi oleh berbagai narasi yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

    Polri: Situasi Kamtibmas Tetap Kondusif

    Senada dengan pernyataan Ketua MPR, Mabes Polri memastikan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) hingga awal Agustus tetap kondusif.

    Astamaops Polri Komjen Fadil Imran mengatakan, berdasarkan pemantauan melalui Daily Operating Reporting System (DORS), tidak ditemukan gangguan kamtibmas yang menonjol.

    Fadil juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai berbagai spekulasi mengenai aksi demonstrasi besar maupun isu lain yang berpotensi menimbulkan keresahan.

    Menurutnya, berbagai narasi yang berkembang di media sosial, termasuk terkait pemasangan pagar di sejumlah gedung, tidak dapat dijadikan indikator akan adanya gangguan keamanan.

    Dengan adanya penegasan dari Ketua MPR dan Polri, masyarakat diharapkan tetap tenang, menjaga persatuan, serta bersama-sama menciptakan suasana yang aman dan kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia

  • Ketua MPR Bantah Isu Agustus 2026 Memanas, Polri Pastikan Situasi Kamtibmas Tetap Kondusif

    Ketua MPR Bantah Isu Agustus 2026 Memanas, Polri Pastikan Situasi Kamtibmas Tetap Kondusif

    Ketua MPR Bantah Isu Agustus 2026 Memanas, Polri Pastikan Situasi Kamtibmas Tetap Kondusif

     Ketua MPR Ahmad Muzani menepis isu yang menyebut situasi politik dan keamanan nasional akan memanas sepanjang Agustus 2026.

    Menurutnya, bulan kemerdekaan semestinya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, menumbuhkan optimisme, serta menjaga semangat kebangsaan, bukan dipenuhi narasi yang memicu keresahan di tengah masyarakat.

    Saat berziarah ke Makam Proklamator Bung Karno di Blitar, Selasa (4/8), Muzani menegaskan bahwa peringatan 17 Agustus merupakan momen sakral yang menandai keberhasilan bangsa Indonesia melepaskan diri dari penjajahan. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan bulan Agustus sebagai ajang memperkokoh persatuan nasional.

    Pernyataan Muzani tersebut sekaligus merespons berkembangnya isu yang menyebut akan terjadi gangguan keamanan maupun gejolak politik selama Agustus.

    Politikus Gerindra itu menegaskan masyarakat tidak perlu terprovokasi oleh berbagai narasi yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

    Polri: Situasi Kamtibmas Tetap Kondusif

    Senada dengan pernyataan Ketua MPR, Mabes Polri memastikan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) hingga awal Agustus tetap kondusif.

    Astamaops Polri Komjen Fadil Imran mengatakan, berdasarkan pemantauan melalui Daily Operating Reporting System (DORS), tidak ditemukan gangguan kamtibmas yang menonjol.

    Fadil juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai berbagai spekulasi mengenai aksi demonstrasi besar maupun isu lain yang berpotensi menimbulkan keresahan.

    Menurutnya, berbagai narasi yang berkembang di media sosial, termasuk terkait pemasangan pagar di sejumlah gedung, tidak dapat dijadikan indikator akan adanya gangguan keamanan.

    Dengan adanya penegasan dari Ketua MPR dan Polri, masyarakat diharapkan tetap tenang, menjaga persatuan, serta bersama-sama menciptakan suasana yang aman dan kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia

  • Polda Metro Jaya Pulangkan Tiga ART Korban TPPO dan Eksploitasi Dari Luar Negeri

    Polda Metro Jaya Pulangkan Tiga ART Korban TPPO dan Eksploitasi Dari Luar Negeri

    Polda Metro Jaya Pulangkan Tiga ART Korban TPPO dan Eksploitasi dari Libia
    Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Onkoseno Grandiarso Sukahar.(Dok. Antara)

    POLDA Metro Jaya berhasil memulangkan tiga wanita warga negara Indonesia yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Libia. Pemulangan ini merupakan hasil koordinasi lintas negara dan lintas instansi setelah para korban mengalami eksploitasi berat di negara tersebut.

    Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Onkoseno Grandiarso Sukahar, mengonfirmasi bahwa ketiga korban yang berinisial NAR, SS, dan NKR telah tiba di Tanah Air melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa (4/8/2026).

    “Hari ini kami menyampaikan proses pemulangan tiga warga negara Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dari Libia. Kami menyampaikan keprihatinan atas kejadian yang menimpa ketiga korban tersebut,” ujar Onkoseno di Jakarta

    Ia menegaskan bahwa kepulangan para korban bukan sekadar akhir dari perjalanan panjang mereka di luar negeri, melainkan awal dari proses perlindungan, pendampingan, dan pemulihan psikis maupun fisik agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan yang aman.

    Modus Penipuan Kerja ke Turki

    Kasus ini terungkap setelah Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya membongkar jaringan pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) secara nonprosedural. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, menjelaskan bahwa penyidik telah menetapkan dua tersangka berinisial R dan DY.

    Berdasarkan hasil penyidikan, para korban awalnya direkrut dengan iming-iming pekerjaan sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di Turki. Mereka dijanjikan gaji sebesar Rp7.000.000 per bulan dan diberikan uang saku keluarga (fee) berkisar antara Rp2.500.000 hingga Rp3.000.000 untuk menarik minat.

    Namun, setelah proses administrasi seperti paspor, visa, dan pemeriksaan kesehatan selesai, para korban justru dikirim ke Libia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, bukan ke Turki sebagaimana dijanjikan.

    Eksploitasi Berat di Libia

    Selama berada di Libia, ketiga wanita tersebut diduga mengalami eksploitasi berat. Iman mengungkapkan bahwa para korban tidak menerima gaji, paspor mereka ditahan, tidak mendapatkan makanan yang layak, serta mengalami pembatasan kebebasan. Selain itu, mereka juga dilaporkan mengalami tindakan kekerasan fisik dan psikis.

    Jaringan tersangka R dan DY diduga telah memberangkatkan sedikitnya 105 CPMI secara ilegal ke luar negeri dalam periode tahun 2023 hingga 2026. Pengungkapan kasus ini sendiri bermula dari Laporan Polisi Model A tertanggal 3 Juli 2026.

    Polda Metro Jaya melalui Direktorat Kriminal Umum dan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak kini bersinergi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta KP2MI untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi.

    “Kami mengimbau kepada masyarakat agar lebih waspada dalam memilih jalur pekerjaan ke luar negeri. Pastikan memilih agen-agen resmi yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku,” pungkas Onkoseno.